Desa Paya Aboe Harumkan Aceh di Tingkat Nasional, Tembus Nominasi Desa Berkinerja Baik 2026

BIREUEN - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Bireuen di tingkat nasional. Desa Paya Aboe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berhasil masuk dalam Nominasi Desa Berkinerja Baik Tingkat Nasional Tahun 2026. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Paya Aboe sebagai satu-satunya desa dari Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh yang berhasil menembus tahapan seleksi nasional tahun ini.

Sebagai bagian dari tahapan penilaian akhir, Desa Paya Aboe mengikuti Verifikasi Dokumen dan Wawancara Virtual bersama Tim Penilai dari Direktorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Selasa, 16 September 2026, bertempat di Kantor Keuchik Paya Aboe. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bireuen, Kepala DPMG Kabupaten Bireuen, Camat Peusangan, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), perangkat desa, serta unsur kelembagaan dan masyarakat desa.

Dalam sesi pemaparan, Keuchik Paya Aboe, Fajri, SE, menjelaskan berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta praktik tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan digitalisasi pelayanan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tertib dengan realisasi anggaran mencapai 100 persen dan diarahkan sesuai kebutuhan serta prioritas masyarakat.

Paya Aboe juga menunjukkan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Program ketahanan pangan, penanganan dan pencegahan stunting, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian dari capaian yang dipaparkan kepada tim penilai.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat Paya Aboe. Masuk nominasi nasional merupakan kebanggaan luar biasa bagi kami. Kami optimis dapat memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Aceh di tingkat nasional,” ujar Fajri saat mengikuti sesi wawancara.

Camat Peusangan memberikan apresiasi atas keberhasilan Paya Aboe mencapai tahapan nasional. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Desa Paya Aboe layak menjadi perwakilan Aceh. Kinerja pemerintahannya baik, BUMG aktif, dan partisipasi masyarakatnya tinggi. Kita berharap Paya Aboe dapat memperoleh hasil terbaik pada penilaian tingkat nasional,” ungkapnya.

Pendampingan Jadi Bagian Penting dalam Penguatan Tata Kelola Desa

Keberhasilan Paya Aboe mencapai tahapan nasional juga tidak terlepas dari proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah desa memberikan apresiasi kepada Masdiana selaku Pendamping Desa dan Rahmad Mursal selaku Pendamping Lokal Desa, yang selama ini mendampingi pemerintah dan masyarakat desa dalam berbagai tahapan pembangunan.

Pendampingan tersebut mencakup penataan administrasi pemerintahan, penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes, penyusunan APBDes, pelaporan keuangan, hingga penyiapan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses penilaian Desa Berkinerja Baik.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Ibu Masdiana selaku Pendamping Desa dan Pak Rahmad Mursal selaku PLD. Mulai dari penataan administrasi, penyusunan RPJMDes, APBDes, pelaporan keuangan, sampai penyiapan dokumen penilaian ini, mereka terus mendampingi kami,” kata Fajri.

Masdiana menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Paya Aboe adalah tingginya komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti proses pendampingan. Menurutnya, keberhasilan tersebut lahir dari kolaborasi antara pemerintah desa, perangkat, kelembagaan, masyarakat, dan tenaga pendamping.

“Desa Paya Aboe sangat responsif. Setiap hasil pendampingan dan arahan ditindaklanjuti dengan baik. Kuncinya adalah kolaborasi antara Keuchik yang memiliki komitmen untuk terus belajar, perangkat desa yang kompak, serta masyarakat yang memberikan dukungan. Pendamping berperan memfasilitasi agar seluruh potensi tersebut dapat dikelola dan ditampilkan secara maksimal,” jelas Masdiana.

Sementara itu, Rahmad Mursal menyampaikan bahwa persiapan menghadapi verifikasi dilakukan secara intensif selama beberapa minggu. Pemeriksaan kelengkapan dokumen fisik dan digital, penyusunan data pendukung inovasi, hingga simulasi wawancara dilakukan untuk memastikan pemerintah desa siap mengikuti setiap tahapan penilaian.

“Kami melakukan simulasi wawancara, memeriksa kembali dokumen fisik dan digital, serta menyiapkan data pendukung berbagai inovasi desa. Pada saat verifikasi virtual, dokumen yang diperlukan dapat ditampilkan dan sesi wawancara berjalan lancar,” ungkap Rahmad.

Verifikasi Mendalam Dokumen dan Inovasi Desa

Dalam proses verifikasi, Tim Penilai melakukan pendalaman terhadap berbagai dokumen pendukung pemerintahan dan pembangunan desa, di antaranya APBDes, RPJMDes, LPPDes, dokumen inovasi desa, serta data dan dokumen pendukung lainnya. Tim juga melakukan wawancara untuk menggali aspek kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, inovasi, dan pola kolaborasi yang dikembangkan di Desa Paya Aboe.

Tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi Paya Aboe untuk menunjukkan bahwa capaian pembangunan desa tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa membangun tata kelola yang efektif, menggerakkan partisipasi masyarakat, mengembangkan inovasi, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Masuknya Desa Paya Aboe sebagai nominasi Desa Berkinerja Baik Tingkat Nasional Tahun 2026 menjadi capaian penting bagi Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh. Prestasi tersebut juga menggambarkan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, kelembagaan desa, serta tenaga pendamping dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang semakin tertib, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Masdiana PD Kec. Peusangan. dan Rahmad Mursal PLD

Narasi/editor : Saifuddin Abbas PIC Infomed Kab. Bireuen

Rapat Koordinasi Bersama TAPM Provinsi dan TAPM Kabupaten/Kota

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi menggelar rapat koordinasi virtual melalui aplikasi Zoom pada Jumat, 8 Mei 2026. Dimulai jam 20.30 s/d 22.30, Rapat ini bertujuan menyelesaikan Laporan Data Pemanfaatan Dana Desa (PDD) Tahun 2025 serta Laporan Hasil Pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) terkait perencanaan Dana Desa dengan output RKPDES dan APBDES.

Kegiatan ini diikuti oleh para Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Korkot), Person In Charge (PIC) Pemanfaatan Dana Desa (PDD) dari 23 kabupaten/kota, PIC PDD Pusat, serta Koordinator Provinsi (Korprov).

Dalam sambutan pengantarnya, PIC PDD Provinsi, Irwansyah, memaparkan data dan bagian-bagian data yang dinilai anomali. Beberapa temuan anomali meliputi ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan penyerapan dana, duplikasi data penerima manfaat, kembali menegaskan bahwa seluruh data yang bermasalah harus segera diperbaiki sebelum tahap finalisasi.

Selain itu, Nani Rahayu selaku TAPM Pusat selaku Bidang Pembangunan dan Pemanfaatan Dana Desa mengumumkan bahwa aplikasi online Monev Dana Desa (DD) akan disiapkan kembali. diingatkan agar kembali mempersiapkan seluruh data-data dan dokumen yang nantinya untuk diunggah ulang ke dalam aplikasi online Monev DD tersebut.

Korprov Busra, ST., MT., menyampaikan tugas khusus dari Kantor Staf Presiden (KSP) terkait hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh TPP. Setiap kabupaten atau kota diminta untuk menyampaikan lima laporan terbaik melalui Google Form yang telah disediakan. Laporan tersebut harus dikirim paling lambat pada Senin, 11 Mei 2026, pukul 13.00 WIB.

Acara ditutup oleh PIC PDD Provinsi, Irwansyah, yang menyampaikan beberapa arahan final. Para PIC PDD kabupaten/kota diminta untuk segera mengupdate, verfikasi dan validasi pada Form PDD (Formulir Pemanfaatan Dana Desa) masing-masing. Form yang sudah diupdate harus dikirim ke provinsi tanggal 22 Mei 2026.

"Mari kita selesaikan semua data dengan akurat. Tidak ada lagi ruang untuk anomali," tutup Irwansyah mengakhiri Zoom meeting pada pukul 22.30 WIB.

Kesimpulan : Rapat koordinasi TAPM Provinsi berhasil mengidentifikasi anomali data Pemanfaatan Dana Desa (PDD), memberikan teknik kroscek dari pusat, menetapkan jadwal ulang upload aplikasi Monev DD, serta mengamanatkan pengumpulan laporan untuk KSP dengan tenggat 11 Mei 2026. Seluruh PIC PDD kabupaten/kota wajib mengirimkan Form PDD yang telah diperbarui ke provinsi sebelum 22 Mei 2026.

Sumber/Penulis : Ibrahim Syamaun (Pic Infomed Pidie Jaya)

Editor : Irwansyah (Pic Infomed Aceh)

                                                                   

Geliat Ekonomi dari Gampong Tepi Air : BUMDes Harapan Bersama Kini Jadi Pemasok Utama Telur Puyuh Segar

Foto : Produksi Telur Puyuh

TAPAKTUAN – Gampong Tepi Air, Kecamatan Tapaktuan, kini tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga mulai mencuri perhatian melalui kemandirian pangannya. Melalui unit usaha Ketahanan Pangan, BUMDes Harapan Bersama secara resmi mengumumkan kesiapannya menyuplai kebutuhan telur puyuh berkualitas untuk pasar lokal maupun skala besar. 

Langkah ini diambil sebagai strategi konkret dalam memperkuat struktur ekonomi desa sekaligus menjawab tingginya permintaan protein hewani yang segar dan terjangkau di tengah masyarakat.

Komitmen Ketahanan Pangan Desa

Keuchik Gampong Tepi Air, Defi Masrul, menegaskan bahwa unit usaha ini bukan sekadar bisnis musiman. Menurutnya, ini adalah perwujudan komitmen pemerintah desa untuk menghadirkan solusi pangan yang mandiri.

"Kami ingin memastikan warga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemain dalam ekonomi lokal. Telur puyuh ini adalah produk unggulan yang kami jamin kesegaran dan higienitasnya," ujar Defi Masrul.

Senada dengan hal tersebut, Direktur BUMDes Harapan Bersama, Asmadi Putra, didampingi oleh Pendamping Desa Kecamatan Tapaktuan, Fitrial, S.Pdi, menyatakan bahwa manajemen BUMDes telah menyiapkan sistem operasional yang matang untuk melayani berbagai segmen pasar.

Layanan Pesan-Antar: Praktis dan Cepat

Memahami kebutuhan konsumen modern yang menginginkan kemudahan, BUMDes Harapan Bersama meluncurkan layanan siap antar ke lokasi. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah para pemilik usaha kuliner, warung, hingga ibu rumah tangga yang memiliki mobilitas tinggi.

"Kami ingin menjadi mitra terpercaya bagi pelaku usaha katering dan warung di Tapaktuan. Berapapun jumlahnya, baik partai kecil maupun skala besar, tim kami siap mengantarkan langsung hingga ke depan pintu pelanggan," tegas Asmadi Putra.

 Mengapa Memilih Telur Puyuh BUMDes Harapan Bersama?

Selain mendukung produk lokal, ada beberapa alasan mengapa telur puyuh dari Gampong Tepi Air ini menjadi pilihan utama:

• Jaminan Kesegaran: Dipanen setiap hari dari kandang yang dikelola dengan standar kebersihan tinggi.
• Harga Kompetitif: Sebagai produsen tangan pertama, harga yang ditawarkan jauh lebih ekonomis dibandingkan pasar umum.
• Kapasitas Besar: Siap memenuhi kontrak suplai rutin untuk hotel, restoran, maupun pesta perkawinan (katering).
• Dukungan Ekonomi Desa: Setiap butir telur yang dibeli berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan warga Gampong Tepi Air.

Informasi Pemesanan

Bagi pelaku usaha kuliner, pemilik warung, atau masyarakat umum yang ingin merasakan keunggulan produk lokal ini, pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi langsung pengelola BUMDes Harapan Bersama di Gampong Tepi Air, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

"Mari dukung produk lokal desa dan tingkatkan ekonomi masyarakat bersama BUMDes Harapan Bersama Gampong Tepi Air," tutup pihak pengelola.

Sumber : Fitrial, S.PdI (PD Kec. Tapaktuan Kab Aceh Selatan

Lokasi: Tapaktuan, Aceh Selatan

PROGRAM KETAHANAN PANGAN "PANEN PERDANA IKAN LELE" BUMG MAJU JAYA

Pada Kamis, 2 April 2026, masyarakat bersama aparatur gampong melaksanakan panen perdana program budidaya ikan lele yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Maju Jaya, Kegiatan ketahanan pangan di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa yang bersumber dari 25 persen pagu Dana Desa (DD) tahun 2025 dengan modal sekitar 180.000.000. Dengan masa panen sekitar 2,5 bulan, hasil yang diperoleh pada panen perdana ini mencapai kurang lebih 400 kilogram ikan lele dalam satu kali panen.

Budidaya ikan lele tersebut dilakukan di lima kolam dengan lebar masing-masing 6 meter, yang dikelola secara terorganisir oleh unit usaha perikanan gampong. Kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab Kepala Unit Pangan Lele, Muhajir, serta mendapat dukungan penuh dari Ketua BUMG Maju Jaya, Syahrul Fuadi.

Geuchik Gampong Lampuuk, Bapak Farid, S.T., bersama Sekretaris Desa Bapak Muntazir, juga turut hadir koordinator Pendamping Desa Provinsi Aceh Bapak Busra,S.T Bapak Zulfahmi, Yosi Suryadinigrat dan Irwansyah S,T serta Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Aceh Besar Bapak A Basyir Jalal dan Bapak Emirza yang turut memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Mereka menyampaikan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat gampong. 

Melalui sinergi antara pemerintah gampong, pengelola BUMG, dan masyarakat, program ketahanan pangan ini diharapkan dapat terus berkembang sehingga membawa dampak besar bagi PAG dan menjadi role model bagi desa-desa lainnya dalam mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan di desa.

Sumber : Tim PD & PLD Kec Darussalam Kab. Aceh Besar

KETIKA KEBERSAMAAN, KEPEDULIAN DAN EMPATI MENJADI SESUATU YANG SANGAT BERNILAI (Kisah TPP Aceh yang Tertimpa Bencana Hidrometeorologi)

 

Bencana banjir bandang 26 November 2025 yang melanda Aceh dan Sumatera meninggalkan luka mendalam. Di tengah upaya pemulihan, muncul cerita tentang solidaritas sesama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Desa.

Salah seorang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Aceh Utara yang bertugas sebagai Pendamping Desa di Kecamatan Kuta Makmur, Munir berdomisili desa Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, mengalami kehilangan lebih dari 2/3 tempat tinggalnya hilang akibat bencana hidrometeorologi.

Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Aceh tergerak cepat, guna mengumpulkan Donasi untuk meringankan beban dari Seluruh TPP yang berdampak langsung akibat banjir bandang. Alhamdulillah terkumpul donasi dari seluruh TPP  Aceh dan bantuan pusat sejumlah Rp. 170.932.591,-. 

Kebersamaan yang Tidak Ternilai

Saat menyerahkan bantuan secara simbolis, Juliansyah, selaku perwakilan TAPM Kabupaten Aceh Utara dan selaku Pic Informasi dan Media, mengungkapkan rasa haru menyaksikan respons cepat para Tenaga pendamping Profesional.

Kami menyampaikan bahwa bantuan ini mungkin nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami,” ujar Juliansyah, menirukan pesan yang disampaikan kepada Munir.

Namun, respon Munir justru mengangkat makna bantuan itu ke tingkat yang lebih dalam. Juliansyah mengutip langsung pernyataan haru Munir: “Beliau langsung menyampaikan bahwa nilai kepedulian dan kebersamaan rekan-rekan TPP merupakan nilai dan jumlah yang tidak ternilai dan tidak bisa dirupiahkan.

Pernyataan itu, yang diungkapkan melalui Juliansyah, menegaskan bahwa di balik angka nominal, ada kekuatan empati dan ikatan sesama yang menjadi penyemangat utama untuk bangkit.

Kisah ini menjadi catatan penting bahwa dalam setiap kesulitan, sentuhan kemanusiaan dan rasa senasib sepenanggungan adalah modal sosial yang paling berharga untuk membangun kembali harapnya.

Sumber :

Juliansyah TAPM Kab Pic Informasi dan Media Aceh Utara

Refleksi 10 Tahun Dana Desa di Aceh dan Tantangan Pendampingan Pasca Bencana Hidrometeorologi

Satu dekade perjalanan Dana Desa di Provinsi Aceh bukan sekadar hitungan tahun anggaran. Ia adalah  potret  dinamika  pembangunan  desa  pasca  konflik  dan  pasca  tsunami  yang  berlapis, dengan  capaian  nyata  sekaligus  luka  struktural  yang  belum  sepenuhnya  pulih.  Dalam  kurun waktu  sepuluh  tahun  terakhir,  Dana  Desa  telah  menjadi  instrumen  utama  pemerataan pembangunan,  penguatan  ekonomi  lokal,  dan  peningkatan  layanan  dasar.  Namun,  di  saat  yang sama,  Aceh  berhadapan  dengan  realitas  ekologis  yang  rapuh  dalam  bentuk  bencana hidrometeorologi.

Artikel  ini  merefleksikan  perjalanan  Dana  Desa  di  Aceh  selama  sepuluh  tahun,  lalu mengaitkannya  dengan  tantangan  pendampingan  desa  di  wilayah  yang  porak-poranda  akibat bencana  hidrometeorologi.  Refleksi  ini  penting  untuk  menata  ulang  arah  kebijakan,  strategi pendampingan, dan peran desa sebagai subjek pembangunan yang tangguh.

Dana Desa di Aceh, Antara Akselerasi dan Adaptasi

Sejak  digulirkan,  Dana  Desa  di  Aceh  menunjukkan  akselerasi  pembangunan  fisik  yang signifikan.  Jalan  desa,  jembatan,  drainase,  sarana  air  bersih,  serta  fasilitas  pendidikan  dan kesehatan tumbuh pesat. Di banyak desa, Dana Desa juga memantik lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membuka ruang ekonomi baru berbasis potensi lokal. 

Namun, akselerasi ini kerap dihadapkan pada keterbatasan kapasitas perencanaan dan tata kelola. Tidak  sedikit  desa  yang  terjebak  pada  pembangunan  berulang  (repetitif),  minim  inovasi,  dan belum sepenuhnya berbasis data risiko wilayah. Di daerah rawan banjir dan longsor, infrastruktur yang dibangun dengan Dana Desa sering kali rusak kembali saat bencana datang. Artinya, Dana Desa bekerja keras membangun, tetapi alam bekerja lebih keras meruntuhkannya

Dana Desa di Aceh, Antara Akselerasi dan Adaptasi

Sejak digulirkan, Dana Desa di Aceh menunjukkan akselerasi pembangunan fisik yang signifikan. Jalan desa, jembatan, drainase, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan tumbuh pesat. Di banyak desa, Dana Desa juga memantik lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membuka ruang ekonomi baru berbasis potensi lokal.

Namun, akselerasi ini kerap dihadapkan pada keterbatasan kapasitas perencanaan dan tata kelola. Tidak sedikit desa yang terjebak pada pembangunan berulang (repetitif), minim inovasi, dan belum sepenuhnya berbasis data risiko wilayah. Di daerah rawan banjir dan longsor, infrastruktur yang dibangun dengan Dana Desa sering kali rusak kembali saat bencana datang. Artinya, Dana Desa bekerja keras membangun, tetapi alam bekerja lebih keras meruntuhkannya

Aceh dan Kerentanan Hidrometeorologi

Secara geografis, Aceh berada pada wilayah dengan curah hujan tinggi, bentang alam pegunungan hingga pesisir, serta alih fungsi lahan yang masif. Kombinasi ini menjadikan Aceh sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Banjir bandang dan longsor tidak hanya merusak infrastruktur desa, tetapi juga menghilangkan mata pencaharian, memaksa relokasi warga, bahkan memunculkan fenomena “desa terancam hilang”.

Bencana tidak lagi dipandang sebagai kejadian luar biasa, melainkan sebagai siklus yang harus diantisipasi. Sayangnya, banyak dokumen perencanaan desa, RPJMDes dan RKPDes belum sepenuhnya mengarusutamakan pengurangan risiko bencana (PRB). Dana Desa lebih sering diposisikan sebagai alat pemulihan pascabencana, bukan instrumen pencegahan dan adaptasi.

Tantangan Pendampingan Desa Pasca Bencana

Di sinilah peran pendamping desa diuji. Pendampingan desa pasca bencana tidak lagi cukup dengan pendekatan administratif dan teknokratis. Tantangannya jauh lebih kompleks:

1. Kehilangan Basis Data dan Dokumen
   Bencana sering menghancurkan dokumen perencanaan, data aset desa, hingga arsip keuangan. Pendamping desa harus bekerja dari nol sembari memastikan tata kelola tetap akuntabel.

2. Trauma Sosial dan Disrupsi Kelembagaan
   Aparatur desa dan masyarakat korban bencana menghadapi trauma psikologis. Kelembagaan desa melemah, musyawarah desa sulit berjalan efektif, dan partisipasi menurun drastis.

3. Dilema Prioritas Anggaran
   Desa dihadapkan pada pilihan sulit antara membangun kembali infrastruktur dasar atau memulihkan ekonomi warga. Di titik ini, pendamping desa harus berada di posisi strategis untuk membantu desa menyusun skala prioritas yang adil dan berkelanjutan.

4. Minimnya Perspektif Mitigasi
   Banyak pendamping desa belum dibekali kapasitas memadai terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Akibatnya, rekomendasi program desa cenderung jangka pendek dan reaktif

Refleksi: Dari Pembangunan ke Ketangguhan

Sepuluh tahun Dana Desa di Aceh mengajarkan satu pelajaran penting: pembangunan desa tidak boleh dipisahkan dari konteks ekologisnya. Di wilayah rawan bencana, ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi seberapa tahan desa menghadapi bencana.

Pendamping desa perlu bertransformasi dari sekadar fasilitator program menjadi agen ketangguhan desa. Ini mencakup kemampuan membaca peta risiko, mendorong perencanaan berbasis mitigasi, serta mengintegrasikan Dana Desa dengan upaya pengurangan risiko bencana dan pemulihan ekonomi hijau.

Refleksi sepuluh tahun Dana Desa di Aceh menunjukkan capaian besar sekaligus pekerjaan rumah yang belum selesai. Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi, Dana Desa dan pendampingan desa harus bergerak dari logika “membangun kembali” menuju “membangun lebih tangguh”.

Aceh membutuhkan desa-desa yang tidak hanya mampu bangkit setelah bencana, tetapi juga siap sebelum bencana datang. Di titik inilah Dana Desa, pendamping desa, dan kesadaran ekologis harus bertemu, mengubah dana menjadi daya, dan pembangunan menjadi ketangguhan. 

Oleh:
Busra, ST, MM
Koordinator Provinsi Aceh Program P3MD Kemendes PDT